Erwinda Giastuti
Staf PKBI Sulsel
Melaporkan dari Kota Makassar
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sulawesi Selatan yang didukung Program Peduli menggelar Mini Lokakarya Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Kekerasan & Security System di Hotel Ramedo, Kota Makassar, Sabtu (29/6/2019).
Dihadiri puluhan transpuan dari beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menampilkan Direktur PKBI Sulsel Andi Iskandar Harun dan Direktur Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Haswandy Andy Mas sebagai pembicara.
Pada minilokakarya ini, Haswandy banyak menyampaikan perihal Pendampingan Hukum terhadap Kasus Pidana – Kekerasan.
Menurutnya, UUD 1945 telah secara tegas menyatakan setiap warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan berpikir, beragama, tidak diperbudak, hingga diakui sebagai pribadi di hadapan hukum serta terbebas dari perlakuan diksriminasi dan intimidasi.
“Jaminan ini juga berlaku bagi komunitas transpuan. Jadi jika kawan-kawan transpuan mendapat perlakuan diskriminasi, intimidasi, apalagi mendapat perlakuan kekerasan, bisa mengadu ke aparat penegak hukum. Sebab Anda berhak mendapat perlindungan dari negara,” tegas Haswandy.
Dalam pemaparannya, Haswandy juga menjelaskan bahwa UUD 1945 telah secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Menurutnya, ada beberapa jenis kekerasan yang bisa menimpa siapa saja. Termasuk komunitas transpuan.
Di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi hingga termasuk tindak pidana perdagangan orang.
Haswandy menambahkan, setiap warga negara termasuk para transpuan juga berhak mendapat bantuan hukum untuk pemenuhan hak-hak lainnya, khususnya hak atas akses pelayanan publik.
Termasuk hak mengundurkan diri sebagai saksi korban jika merasa tak nyaman dan aman.
Pada kesempatan ini Haswandy juga memaparkan perihal alur proses hukum yang bisa dilakukan para transpuan jika mendapat perlakuan kekerasan.
Termasuk diinfokan perihal mekanisme mendapatkan perlindungan saksi dan korban yang bisa diminta ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Tujuan
Wakil Ketua Komunitas Waria Makassar Raja Alam menilai materi yang diberikan pada mini lokakarya ini sangat berguna. Sebab dengan mengetahui banyak tentang hukum dan hak-hak warga yang dijamin dalam UU, mereka bisa tahu lebih tahu apa yang harus dilakukan manakala mendapat perlakuan kekerasan atau diskriminasi. Termasuk dalam urusan mengakses pelayanan publik.
“Sebab kondisi transpuan hari ini tak jauh beda dengan beberapa tahun lalu. Kami masih saja kerap mendapat perlakuan diskriminasi, intimidasi, hingga kekerasan, psikis maupun fisik dalam beraktivitas di masyarakat. Tak terkecuali bagi transpuan di Sulawesi Selatan,” tutur Raja yang juga alumni Universitas Hasanuddin ini.
Direktur PKBI Sulsel Andi Iskandar Harun mengatakan, mini lokakarya ini digelar dengan tujuan meningkatnya kesadaran dari kelompok waria untuk mengakses layanan publik . Juga dalam rangka meningkatnya kesadaran dari kelompok waria untuk mengakses bantuan hukum. Bahkan mendorong waria atau transpuan mampu menjadi paralegal.
“Tujuan lainnya adalah meningkatnya kesadaran dari kelompok waria untuk berpartisipasi dalam forum publik dan adanya program serta kebijakan yang lebih responsif terhadap penurunan kekerasan terhadap waria,” jelas alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini. (*)
Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Direktur LBH Makassar Beri Wawasan Hukum ke Komunitas Transpuan, https://makassar.tribunnews.com/2019/06/29/direktur-lbh-makassar-beri-wawasan-hukum-ke-komunitas-transpuan?page=3.
Penulis: CitizenReporter
Editor: Jumadi Mappanganro
