Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, menjelaskan permasalahan penduduk yang membuat Pemkot Makassar akan lebih selektif dalam menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya untuk menekan penduduk urbanisasi yang terus meningkat.
Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, mengungkapkan, jumlah penduduk Makassar saat ini lebih dari 1,6 juta jiwa, meningkat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yang menyebutkan tahun 2013 jumlah penduduk Makassar mencapai 1,4 juta jiwa.
Peningkatan yang cukup besar tersebut, menurut Daeng Ical sapaan Syamsu Rizal, akibat arus urbanisasi. Masyarakat dari berbagai daerah menyerbu Kota Makassar, akibat percepatan pembangunan Kota Makassar yang pesat dan menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat luar untuk masuk berdomisili ke Makassar dan mencari lapangan pekerjaan.
Jika kondisi ini tidak diantisipasi sejak dini, ujar dia, maka akan menjadi masalah besar bagi Kota Makassar. “Untuk tahun 2015, kita akan selektif mengeluarkan kartu tanda penduduk kepada warga pendatang,” kata Ical, dalam pemaparannya sebagai keynote speaker pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PKBI Sulawesi Selatan melalui Program PNPM Peduli, dengan tema “komitmen mewujudkan kondisi inklusi bagi masyarakat marginal” di Hotel Horison Panakukang, Senin, 29 Desember 2014.
Sebagai Pemerintah, tentunya perlu mengupayakan ketersediaan lapangan pekerjaan, namun jangan sampai tidak mampu mengakomodasi warga pribumi.
” Pemkot Makassar memiliki beberapa program untuk warganya, program tersebut harus dinikmati oleh semua warga Makassar tanpa terkecuali, jangan sampai pertambahan penduduk mengakibatkan banyak warga kita yang tidak terakomodir program Pemkot Makassar,” kata Ical.
Lokakarya ini menekankan pada bagaimana membangun komitmen bersama terhadap kepedulian dan mengembangkan strategi terhadap situasi dan kondisi ekslusi yang dialami oleh kelompok masyarakat yang masih termarginalkan di Makassar. Situasi dan kondisi ekslusi yang telah terpetakan mendapat respon positif dari para peserta yang hadir dari sejumlah SKPD Kota Makassar (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kesehatan, Sosial), sejumlah NGO, Instansi Kelurahan dan Kecamatan, Ketua RT dan RT serta masyarakat marginal yang berjumlah 40 orang. Dalam lokakarya ini dihadiri pula sejumlah narasumber dari, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kota Makassar dan Polrestabes Makassar yang menyambut baik adanya kepedulian yang tinggi serta komitmen mengikis situasi dan kondisi ekslusi yang dialami oleh kelompok-kelompok marginal semisal saja adalah komunitas anak/remaja jalanan dan waria.
Mewujudkan kondisi inklusi bagi kelompok-kelompok marginal ini tentunya bisa menambah legitimasi bahwa PEMKOT Makassar benar-benar berkomitmen dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Makassar.
Ditulis oleh : Kun Anang
Program Manager PNPM Peduli PKBI Sulsel